Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendorong Presiden Prabowo Subianto membentuk zaken kabinet — kabinet yang diisi berdasarkan keahlian, bukan akomodasi politik — sekaligus mengevaluasi menyeluruh kinerja menteri dan wakil menteri. Saran itu disampaikan Wakil Ketua Umum Hanura Patrice Rio Capella pada Rabu (28/10/2026), delapan hari setelah pemerintahan Prabowo–Gibran genap berusia dua tahun dan sepekan setelah sidang kabinet paripurna evaluasi di Istana.
"Sudah saatnya Prabowo membentuk zaken kabinet. Jangan ragu," kata Rio dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, seperti dikutip Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi.
Bukan hanya soal ganti orang
Rio menilai dua tahun cukup untuk menilai apakah jajaran kabinet mampu menerjemahkan gagasan presiden menjadi kebijakan yang berjalan di lapangan. Ia menyoroti dua program prioritas, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, yang menurutnya punya tujuan sosial besar tetapi tersendat pada tahap pelaksanaan.
"Persoalannya, pada tingkat aplikasi, apa yang dicita-citakan dan digagas Prabowo sebagai presiden belum bisa diterjemahkan dengan baik oleh para menterinya," ujarnya.
Hanura juga meminta pengisian jabatan menteri tidak lagi bertumpu pada pertimbangan balas budi kepada pendukung kemenangan pemilu presiden, karena kabinet yang gemuk memperpanjang jalur koordinasi.
"Wajah kabinet harus mulai diubah menjadi kabinet profesional agar ide-ide besar presiden bisa diwujudkan oleh para menterinya," tegasnya.
Soal waktu, Rio mengusulkan perombakan dilakukan pada awal 2027 agar APBN 2027 dijalankan menteri yang dinilai mampu mengeksekusi program presiden. Ia mengingatkan Presiden masih memiliki sekitar dua hingga tiga tahun sebelum periode politik menjelang Pemilu 2029 memanas.
Delapan reshuffle dalam dua tahun
Usulan itu muncul di tengah catatan panjang perombakan kabinet. Disway mencatat delapan kali reshuffle Kabinet Merah Putih dalam rentang Februari 2025 hingga Oktober 2026, dengan Oktober 2026 sebagai bulan tersibuk.
Kompas.com mencatat tiga kali perombakan dan pelantikan pejabat pada dua pekan pertama bulan ini: 16 posisi pada 1 Oktober 2026, pelantikan 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden sehari kemudian, lalu sembilan pejabat pada 15 Oktober 2026 yang mencakup pimpinan badan, empat wakil menteri, Wakil Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Hingga kini pemerintah belum menjelaskan alasan di balik rangkaian itu.
Rio menilai reshuffle yang berulang justru perlu menjadi bahan evaluasi untuk melihat keselarasan antara gagasan presiden dan pelaksanaan kebijakan.
Evaluasi juga datang dari Gerindra
Kritik serupa datang dari partai pengusung Prabowo sendiri. Juru Bicara DPP Partai Gerindra Kamrussamad mengaku partainya telah mengidentifikasi 42 menteri dan wakil menteri yang dinilai belum memenuhi indikator kinerja utama (KPI) kementerian.
"Data sementara menunjukkan ada 42 menteri dan wamennya itu tidak kerja berdasarkan KPI yang ada," kata Kamrussamad di Petogogan, Jakarta Selatan, Selasa (20/10/2026). Ia menyebut hasil kajian itu akan diserahkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan, meski keputusan akhir tetap milik kepala negara.
Dalam diskusi BIG Consensus 2026, ia juga menilai koordinasi dan implementasi kebijakan belum berjalan sebaik rencana pada dua tahun pertama.
Kasus hukum dan posisi Istana
Tekanan evaluasi menguat bersamaan dengan sejumlah perkara hukum yang menyeret pejabat. Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG 2025–2026. Sehari kemudian, KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim dalam perkara dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dua kali tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung di Bogor. Hingga Rabu (28/10), KPK belum merinci jadwal pemeriksaan berikutnya.
Istana belum mengumumkan rencana perombakan. Mensesneg Prasetyo Hadi, juru bicara Presiden, terakhir menegaskan belum ada rencana reshuffle pada 10 Agustus 2026 dan menyebut evaluasi serta pengawasan kabinet "tidak selalu kemudian berujung dengan adanya reshuffle".
Prabowo sendiri memimpin sidang kabinet paripurna di halaman tengah kompleks Istana Kepresidenan pada 21 Oktober 2026 untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan. Dalam arahannya, ia meminta karhutla diusut tuntas hingga dugaan keterlibatan korporasi serta memerintahkan pemberantasan penyelundupan. Tidak ada pengumuman perubahan susunan kabinet dalam forum itu.
Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden. Yang berubah dalam sepekan terakhir adalah arah tekanannya: kritik kini datang dari dalam koalisi pendukung pemerintah — Hanura menegaskan dukungannya terhadap Prabowo, sekaligus menuntut perubahan pola rekrutmen menteri dan jadwal perombakan.
Sebelumnya DPR juga menuntut evaluasi menyeluruh setelah BNPB dirombak di tengah penyidikan KPK, sementara pemerintah masih menggodok definisi tindak pidana korupsi bersama DPR.