Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk #IndonesiaSadar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98. Massa yang bergerak dari arah Sudirman sempat tertahan barikade personel kepolisian di Dukuh Atas, tepatnya di depan UOB Plaza, sehingga sebagian peserta meninggalkan kendaraan dan melanjutkan longmarch menuju titik aksi yang masih berjarak sekitar 600 meter.
Perwakilan mahasiswa bernegosiasi dengan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung agar massa bisa melintas, namun negosiasi alot karena aparat sudah membentuk barikade.
Aksi di Bundaran HI dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB. Penggagasnya adalah Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) yang meliputi BEM UI, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Universitas Negeri Semarang, Serikat Mahasiswa UGM, BEM Universitas Airlangga, dan BEM Universitas Brawijaya.
Lima tuntutan yang dibawa
1. Bencana ekologis. Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
2. Anggaran negara. Mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan untuk kepentingan politik berkedok program populis — massa menyorot Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
3. Pendidikan dan pekerjaan. Menurunkan biaya pendidikan, menyediakan akses layanan dasar yang merata, dan membuka lapangan pekerjaan yang berkualitas.
4. Hukum dan korupsi. Menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Kebebasan sipil. Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.
Titik aksi dan pengamanan
Aksi tidak hanya terpusat di Bundaran HI. TMC Polda Metro Jaya menyebut kegiatan penyampaian pendapat dijadwalkan sejak pukul 10.00 WIB di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan polisi melayani 77 kegiatan masyarakat di wilayah DKI Jakarta, terdiri dari 53 aksi penyampaian aspirasi dan 24 kegiatan lain, dengan tiga pusat aksi: Medan Merdeka Selatan, Bundaran HI, dan Gedung DPR/MPR RI.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiagakan 1.249 personel untuk mengamankan dan mengatur arus kendaraan. "Rekayasa lalu lintas situasional saja. Skema pengalihan sudah siap, terutama di jalur Sudirman-Thamrin arah dari selatan menuju utara," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menambah 510 personel untuk pengaturan arus di sejumlah titik.
Barikade kendaraan aparat di sekitar Bundaran HI juga memicu kemacetan; arus dari Jalan MH Thamrin dan Jalan Sudirman menyempit. Di depan Gedung DPR RI, sejumlah demonstran membentangkan empat spanduk, salah satunya menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi serupa berlangsung di Yogyakarta di tiga titik: area Gedung DPRD, depan Istana Negara, dan sekitar Nol Kilometer.
Respons pemerintah dan kepolisian
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah menghormati hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia mengimbau peserta aksi melaksanakan kegiatan dengan tertib, aman, dan damai, serta meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. "Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang dapat memperkeruh suasana," katanya.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menegaskan penyampaian aspirasi dijamin konstitusi dan diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurutnya, keselamatan peserta aksi dan masyarakat yang beraktivitas sehari-hari menjadi prioritas. Budi Hermanto menambahkan polisi mengimbau agar anak-anak di bawah umur tidak dilibatkan dalam aksi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap demonstrasi berjalan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan publik. Ia memastikan kegiatan belajar mengajar tidak diliburkan. "Hari ini belum ada PJJ (pembelajaran jarak jauh), jadi tetap masuk seperti biasa," ujarnya di Balai Kota.
Konteks aksi
Aksi ini merupakan lanjutan demonstrasi 20 Oktober 2026 di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kali ini Komite Sadar mengusung tema "Tepati atau Pergi" dengan simbol salam tiga jari.
Dalam keterangannya, Komite Sadar menyoroti amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. "Hari ini kedaulatan Tuan lebih diutamakan daripada kedaulatan rakyat. Hari ini, oligarki telah mendahulukan kepentingan dirinya di atas kepentingan rakyat," tulis mereka.
BEM UI memperkirakan massa gabungan mencapai 10.000 hingga 12.000 orang, dengan sekitar 800 sampai 1.000 mahasiswa berangkat dari kampus UI di Depok menggunakan bus dan angkot. Hingga Rabu sore, pernyataan resmi pemerintah yang beredar masih berupa imbauan menjaga ketertiban dan jaminan hak berpendapat, belum jawaban atas kelima tuntutan tersebut.