Jakarta — Pemerintah mempercepat normalisasi 137 sungai di tiga provinsi Sumatera untuk menekan risiko banjir susulan yang berulang kali merusak infrastruktur yang baru selesai diperbaiki. Langkah itu diputuskan dalam rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan sungai yang mengalami sedimentasi. Prioritas diberikan pada 137 sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan (bencana) dan kita sedang bekerja (menangani itu)," kata Tito seperti dikutip Kompas.com.
Banjir Susulan Sudah Merusak Jalan dan Jembatan
Alasan percepatan itu bukan tanpa dasar. Banjir susulan dilaporkan telah terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Kabupaten Solok, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Akibatnya, sejumlah ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Ini menciptakan lingkaran yang mahal: pekerjaan rehabilitasi selesai, banjir datang lagi, lalu perbaikan harus diulang dari awal.
Tito mengakui sejumlah jembatan daerah masih memerlukan penanganan lanjutan karena terdampak bencana susulan. "Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak," ujarnya.
Progres Pemulihan: 96-98 Persen
Secara keseluruhan, pemerintah mengklaim pemulihan di tiga provinsi terdampak banjir akhir November 2025 itu berjalan sesuai jalur. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyebut progres rehabilitasi dan rekonstruksi telah mencapai 96 sampai 98 persen.
Angka capaian yang lebih rinci pernah dipublikasikan Satgas PRR. Per 9 Oktober 2026, sebanyak 20.770 unit hunian sementara (huntara) telah selesai dibangun, atau 99,8 persen dari target 20.803 unit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Untuk hunian tetap (huntap), pemerintah merencanakan pembangunan 57.027 unit. Hingga laporan itu, 2.103 unit tercatat rampung dan 1.844 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Di sektor transportasi, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak dilaporkan telah berfungsi penuh. Untuk akses daerah, 2.291 dari 2.421 ruas jalan dan 827 dari 1.184 jembatan daerah sudah dapat dilalui kembali.
Layanan dasar juga berangsur pulih. Seluruh 87 rumah sakit dan 867 puskesmas terdampak dilaporkan beroperasi kembali, meski sebagian puskesmas masih memanfaatkan bangunan modular. Tito mencontohkan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang yang sempat terganggu timbunan lumpur kini telah berjalan normal, dan layanan komunikasi seluler sudah kembali.
Mengapa Normalisasi Sungai Menentukan
Normalisasi sungai bukan pekerjaan tambahan biasa. Sedimentasi yang menumpuk di dasar sungai mengurangi kapasitas tampung air. Ketika curah hujan tinggi datang — sebagaimana pola akhir tahun di Sumatera — air meluap dan mencari jalur terendah, sering kali ke permukiman dan badan jalan yang baru diperbaiki.
Karena itu, mempercepat pengerjaan sungai adalah bentuk mitigasi: mengurangi peluang banjir susulan sebelum musim hujan puncak tiba. Perbaikan jalan dan jembatan tanpa penanganan sungai berisiko menjadi pekerjaan yang sia-sia.
Penutup
Angka capaian 96-98 persen menunjukkan pemulihan fisik sudah berada di tahap akhir. Namun banjir susulan mengingatkan bahwa pemulihan tidak selesai ketika jalan dan rumah berdiri kembali — ia baru tuntas ketika risiko bencana berikutnya sudah ditekan. Karena itu, penyelesaian normalisasi 137 sungai sebelum puncak musim hujan menjadi indikator paling penting untuk dipantau publik dalam beberapa pekan ke depan.