Satu unggahan di Instagram cukup untuk membuat kuliner khas Bandung jadi bahan perdebatan nasional pekan ini. Akun @bandungvibes mengunggah video semangkuk cuanki dengan teks “Pov Beli Cuangki Deket Gasibu: 50 RB a”. Harganya disebut Rp50 ribu untuk satu porsi.
Yang membuatnya meledak bukan hanya angkanya, tapi lokasinya: kawasan Gasibu, tepatnya di sekitar Jalan Diponegoro, seberang Museum Geologi Bandung—salah satu titik kuliner kaki lima paling dikenal di kota itu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akhirnya ikut bersuara.
Apa yang sebenarnya terjadi
Video tersebut tidak menampilkan proses transaksi. Yang tampak hanya semangkuk cuanki, dengan narasi harga Rp50 ribu. Meski begitu, unggahan itu ditonton puluhan ribu kali dan memancing ratusan komentar, seperti diberitakan bukamata.id.
Di kolom komentar, reaksi publik terbelah. Sebagian warganet meragukan kebenaran angka tersebut. Sebagian lain mengaku pernah mengalami hal serupa di kawasan itu. Perdebatan ini kemudian bergeser dari satu mangkuk cuanki ke pertanyaan yang lebih besar: seberapa jujur pedagang kaki lima di kawasan wisata kuliner menetapkan harga?
Respons Wali Kota Bandung
Muhammad Farhan menyampaikan posisi pemerintah kota yang justru menunjukkan dilema, bukan solusi instan. Pernyataannya dikutip bukamata.id, Jumat (23/10/2026):
“Pada dasarnya gini lah, saya kan serba salah. Saya juga harapkan teman-teman yang jualan itu menunjukkan sebuah cara berdagang yang baik. Karena nanti kan gini, ketika saya tertibkan cuanki, pada ngeluh. Ketika cuanki diberi ruang dagang, pada ngetok.”
Farhan menilai penertiban kasus seperti ini idealnya tidak selalu menunggu tindakan represif pemerintah. Ia meminta wadah atau paguyuban pedagang menjadi penjaga integritas anggotanya.
“Saya kira, ya, kalau sampai sedetail itu mesti diurusin sama saya mah kasihan, nanti disangkanya saya otoriter. Jadi saya minta komunitas pedagang cuanki agar menjaga diri, menjaga nama baik, agar cuanki Kota Bandung tetap memiliki nama yang baik.”
Kenapa isu harga mudah sekali viral
Cuanki adalah makanan rakyat. Bahan bakunya sederhana—bakso, tahu, pangsit, mi, kuah—dan selama puluhan tahun identik dengan harga yang ramah kantong. Ketika satu porsi disebut Rp50 ribu, yang tersinggung bukan hanya pembeli, tapi gagasan bahwa ada batas harga yang dianggap wajar.
Ada tiga alasan kenapa kasus seperti ini cepat menyebar:
- Bisa dibandingkan. Hampir semua orang tahu kisaran harga cuanki. Tidak butuh keahlian khusus untuk menilai Rp50 ribu terasa janggal.
- Mudah diceritakan ulang. Satu angka, satu lokasi, satu emosi. Ini bahan konten yang sempurna.
- Ada pihak yang bisa dimintai tanggung jawab. Berbeda dengan keluhan soal kualitas, isu harga punya sasaran yang jelas: pedagang, dan di belakangnya, pemerintah kota.
Efek samping yang jarang dibahas
Yang paling dirugikan oleh kegaduhan seperti ini biasanya bukan pedagang yang disebut mahal, melainkan pedagang lain di sekitarnya yang berjualan dengan harga normal. Mereka menanggung tuduhan kolektif tanpa pernah muncul di video.
Farhan menyebut hal ini secara tidak langsung ketika meminta komunitas pedagang menjaga nama baik. Logikanya: reputasi kawasan kuliner adalah aset bersama. Satu pedagang yang dianggap “ngetok” bisa merusak kepercayaan terhadap puluhan lapak lainnya.
Dari sisi pembeli, ada pelajaran praktis yang lebih berguna daripada marah di kolom komentar: tanyakan harga sebelum memesan, terutama di kawasan wisata. Transaksi yang jelas sejak awal mencegah 90 persen perselisihan.
Yang belum jelas
- Apakah transaksi Rp50 ribu benar-benar terjadi sesuai narasi video. Tidak ada konfirmasi dari pedagang yang bersangkutan dalam pemberitaan yang kami telusuri.
- Identitas dan lokasi persis lapak yang dimaksud. Video hanya menyebut kawasan Gasibu/Jalan Diponegoro.
- Apakah ada tindak lanjut konkret dari pemerintah kota, misalnya pengecekan harga atau pembinaan paguyuban.
Karena itu, angka Rp50 ribu dalam artikel ini kami tempatkan sebagai klaim satu unggahan media sosial, bukan sebagai fakta yang sudah terverifikasi lapangan.
Penutup
Kasus cuanki Gasibu bukan pertama kalinya isu harga di kawasan kuliner viral, dan hampir pasti bukan yang terakhir. Yang membuatnya layak diperhatikan adalah respons pemerintah kotanya: bukan janji penertiban, melainkan imbauan agar pedagang mengatur diri sendiri.
Apakah model itu bekerja, hanya waktu yang bisa menjawab. Sementara itu, bagi pembeli, satu kebiasaan kecil tetap paling ampuh: tanya harga dulu, baru pesan.